Posted on 04 Februari 2017 at 01:19:21 WIB - 2292 x dilihat


Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah

 

 

 

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah

Mungkin kamu pernah melihat warga yang sedang melakukan pemilihan, baik pemilihan kepala desa, ketua RT, maupun pemilihan umum di daerahmu untuk memilih wakil rakyat dengan cara memilih langsung para wakil rakyat yang diyakini dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mencapai tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apa yang ada dalam pikiranmu saat melihat kegiatan masyarakat tersebut? Kegiatan tersebut merupakan bagian dari partisipasi masyarakat terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, seharusnya setiap orang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Masyarakat merupakan salah satu bagian penting yang akan berpengaruh terhadap tegaknya negara dan tercapainya tujuan nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang warga masyarakat adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayahnya.

Partisipasi selalu dikaitkan dengan peran serta. Seorang ilmuwan, Keith Davis mengemukakan, “partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/ pikiran atau moral/perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”. Berdasarkan pendapat tersebut, partisipasi tidak hanya berupa keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan, tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga timbul tanggung jawab dan sumbangan yang besar terhadap kelompok.

Partisipasi masyarakat dapat tumbuh, baik dengan sendirinya maupun disebabkan oleh faktor lain. Faktor lainnya, partisipasi dapat tumbuh karena adanya kebutuhan yang sama, kepentingan yang sama, kebiasaan yang dilakukan, maupun karena pergaulan hidup dalam bermasyarakat. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

  1. kebutuhan dan kepentingan masyarakat;
  2. adat istiadat;
  3. sifat-sifat komunal (sifat yang menjadi milik rakyat) yang mengikuti semua anggota masyarakat satu sama lainnya.

Jika hal-hal tersebut telah terpenuhi, akan banyak partisipasi aktif segenap masyarakat yang dapat mengakibatkan semakin luasnya partisipasi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pun ditentukan secara bertingkat oleh beberapa faktor berikut:

  1. terdapatnya pemahaman timbal balik (mutual understanding) antara perangkat pemerintah di tingkat birokrasi dan masyarakat banyak;
  2. terdapatnya sikap solidaritas yang tinggi dari masyarakat atas goodwill dengan political will pemerintah;
  3. tertampungnya kepentingan-kepentingan masyarakat oleh pemerintah;
  4. terdapatnya usaha-usaha motivasi dan stimulasi yang dapat mendorong kreativitas masyarakat.

Oleh karena itu, usaha menggerakkan partisipasi masyarakat merupakan suatu keharusan dalam membangun masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dibangkitkan melalui upaya-upaya berikut:

  1. Menggunakan prinsip pertukaran dasar (basic exchange principle), yaitu melalui pendekatan timbal balik manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat. Artinya, semakin banyak manfaat yang diperoleh, semakin banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan.
  2. Memberikan bimbingan dan kepercayaan kepada masyarakat melalui lembaga masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial sehingga motivasi masyarakat semakin kuat untuk berpartisipasi.
  3. Memberikan pemahaman bahwa kegiatan pem-bangunan harus bersifat dan berfungsi sebagai pendorong yang mampu meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat.
  4. Menggunakan rancangan pembangunan yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk terlibat langsung.

Kebijaksanaan pemerintah akan efektif dan sesuai dengan kepentingan riil masyarakat, jika kebijaksanaan itu dapat diterjemahkan dan disalurkan secara tepat sesuai kondisi masyarakat dan lingkungan oleh perangkat yang berwenang di pemerintahan daerah.

 

Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintah Daerah

Kita sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya mendukung suksesnya pembangunan di daerah yang kita tempati. Di samping itu juga sebagai warga negara yang aktif kita harus selalu tanggap dengan segala kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal itu dimaksudkan untuk :

  • Agar kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Agar pemerintah di daerah sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
  • Agar pemerintah di daerah selalu berpihak kepada kepentingan umum (rakyat) bukan kepentingan partai ataupun kepentingan pribadi.

Dukungan warga negara terhadap pemerintahan di daerah dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang positif, yaitu sebagai berikut :

  • Selalu mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah
  • Melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat
  • Merawat lingkungan dan tidak merusak atau mencemari lingkungan hidup
  • Rutin membayar pajak kendaraan bermotor
  • Menyampaikan aspirasi dengan cara santun kepada pemerintah daerah setempat

Usul, saran atau pendapat masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik di daerah dapat disampaikan kepada DPRD melalui temu wicara dengan anggota dewan, menyampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah atau DPRD, menulis di media massa seperti surat kabar, media sosial, dan lain sebagainya.

Partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik terutama di daerah akan memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat daerah. Berikut ini dampak positif partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik di daerah :

  • Adanya perubahan tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, dan juga peningkatan kelembagaan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik
  • Terbentuk dan berperannya forum stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kebijakan publik) di daerah dalam rangka penyampaian aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
  • Berkembangnya kehidupan demokrasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
  • Pengelolaan keuangan daerah lebih transparan sejak awal pembahasan. Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
  • Adanya perubahan pola pikir dan perilaku aparat pemerintah dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik dan transparan
  • Terbukanya ruang bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial.

 

 

 

 

 

Sumber:

kitapunya.net